Penempatan Heru di Kasetpres Upaya Hapus Jejak Korupsi Ahok-Djarot

[...]

Penempatan Heru di Kasetpres Upaya Hapus Jejak Korupsi Ahok-Djarot

www.posliputan.com - Keberhasilan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menempati posisi Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres), dinilai merupakan grand desaign untuk menghapus jejak sederet kasus dugaan korupsi era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Demikian diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Jakarta, Selasa (18/7).

Sebab, berdasarkan data yang dimiliki Amir, Heru yang menjabat kepala BPKD (sebelumnya kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) sangat mengetahui sepak terjang Ahok dalam sejumlah kasus dugaan korupsi.

"Sejumlah kasus itu diantaranya skandal RS Sumber Waras, Transjakarta, Rusun Cengkareng Barat, CSR dan lainnya," kata Amir, Selasa (18/7).

Menurut Amir, sekarang hanya tinggal menunggu keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses Ahok. Salah satu pintu masuknya adalah memintai keterangan Heru.

"Kalau KPK berani menetapkan Setya Novanto tersangka, KPK juga harus bernyali mengusut Ahok," ujar Amir.

Apalagi saat Djarot Saiful Hidayat masih menjabat wakil gubernur DKI, dia pernah membuat pernyataan bahwa skandal pembelian lahan Cengkareng Barat lebih dahsyat dari RS Sumber Waras.

Soal Heru, sebelumnya dia pernah digandeng Ahok untuk jadi calon Wakil Gubernur DKI. Kala itu Ahok dan Heru berniat maju lewat jalur independen dan mengumpulkan dukungan KTP lewat relawan Teman Ahok.

Namun akhirnya Ahok memilih dipinang oleh partai politik sehingga bergandengan lagi dengan Djarot. Heru pun pernah berkata bilamana Ahok tak jadi Gubernur DKI, dia akan berhenti dari jabatannya. [opb / rmol]

[...]Setalah membaca, bantu kami menyukai FP Pos Liputan :)