Pengacara: HRS Dapat Dukungan Kerajaan dan Turki
www.posliputan.com - Kapitra Ampera, pengacara Habib Rizieq Shihab, mengatakan selama di Arab Saudi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) banyak mendapat dukungan dari keluarga kerajaan dan negara-negara Islam lainnya. Terutama Turki yang dukungannya sangat besar.
“Bentuk dukungan itu banyak karena di sana persaudaraan sangat kuat,” ujar Kapitra, seperti disitat dari Tempo, Rabu, (21/6/2017).
Namun Kapitra menolak menjelaskan mengenai bentuk dukungan pihak Kerajaan dan Turki itu sendiri. Sementara itu soal biaya hidup HRS di Saudi, Menurut Kapitra, HRS membiaya dirinya sendiri.
HRS dikabarkan akan kembali ke Indonesia setelah Lebaran 2017,”Alhamdullilah kondisinya baik,” lanjut Kapitra.
Menurut Kapitra, pihaknya saat ini sedang mencari harmoni dengan pemerintah sehubungan dengan dugaan kasus HRS. Cara dan langkah yang akan dilakukan pihaknya, dinilainya tidak terlalu penting.
“Paling penting pemerintah menutup semua kasus kriminalisasi ulama,” katanya.
Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab ingin diadakan upaya rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan pemerintah Joko Widodo. Yusril Izha Mahendra diminta untuk menjadi negosiator. [isp]
“Bentuk dukungan itu banyak karena di sana persaudaraan sangat kuat,” ujar Kapitra, seperti disitat dari Tempo, Rabu, (21/6/2017).
Namun Kapitra menolak menjelaskan mengenai bentuk dukungan pihak Kerajaan dan Turki itu sendiri. Sementara itu soal biaya hidup HRS di Saudi, Menurut Kapitra, HRS membiaya dirinya sendiri.
HRS dikabarkan akan kembali ke Indonesia setelah Lebaran 2017,”Alhamdullilah kondisinya baik,” lanjut Kapitra.
Menurut Kapitra, pihaknya saat ini sedang mencari harmoni dengan pemerintah sehubungan dengan dugaan kasus HRS. Cara dan langkah yang akan dilakukan pihaknya, dinilainya tidak terlalu penting.
“Paling penting pemerintah menutup semua kasus kriminalisasi ulama,” katanya.
Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab ingin diadakan upaya rekonsiliasi antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan pemerintah Joko Widodo. Yusril Izha Mahendra diminta untuk menjadi negosiator. [isp]
[...]Setalah membaca, bantu kami menyukai FP Pos Liputan :)
Post a Comment