Kecewa Kebijakan Ekonomi Merugikan, 2019 Rakyat Tidak akan Pilih Jokowi Lagi

[...]

Kecewa Kebijakan Ekonomi Merugikan, 2019 Rakyat Tidak akan Pilih Jokowi Lagi

www.posliputan.com - Kebijakan ekonomi neoliberalisme yang diterapkan Menko Perekonomian Darmin Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencampakkan Nawacita dan Trisakti yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Kebijakan neolib itu juga merugikan rakyat kecil, saat ini daya beli mereka lemah.

''Kebijakan ekonomi neolib yang dianut Darmin-Sri Mulyani juga membahayakan Jokowi baik dalam jangka pendek mapun dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang jika Jokowi kembali mencalonkan pada Pilpres 2019, bisa dipastikan akan kalah, karena rakyat kecil sangat kecewa karena kebijakan ekonomi tidak berpihak kepada mereka,'' kata Peneliti Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin kepada Harian Terbit, Kamis (6/7/2017).

Itulah sebabnya, sambung Zulfikar Ahmad, Presiden Jokowi harus segera sadar bahwa kebijakan ekonomi neolib yang diterapkan Darmin dan Sri Mulyani ternyata merugikan rakyat, bahkan merugikan Jokowi secara politik.

''Pak Jokowi harus menyadari kedua menterinya itu tidak menerapkan ekonomi kerakyatan sesuai Nawacita dan Trisakti. Daripada merugikan secara politik, dan rakyat membenci Jokowi, sebaiknya beliau mengganti kedua menterinya itu dengan tokoh yang mampu menerapkan Nawacita dan Trisakti dalam pembangunan ekonomi Indonesia,'' kata Zulfikar dihubungi terpisah, Jumat (7/7/2017) pagi.

Mengerikan

Menurutnya, kebijakan ekonomi neoliberal yang diterapkan tim ekonomi Jokowi kian mengerikan sehingga membuat rakyat menjadi korban. Saat ini ketahanan pangan kian ringkih, utang luar negeri semakin menggunung. Daya beli rakyat yang menurun membuat ritel modern Seven Eleven gulung tikar.

"Dibawah era Jokowi sektor riil makin remuk. Toko pakaian, otomotif merosot tajam. Contohnya, di belakang Carefour Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 70% kantin gulung tikar beberapa bulan setelah menaikkan harga BBM dan TDL," kata Aminduin.

Dia juga menyoroti kebijakan pengetatan anggaran, tarik subsidi kebijakan ekonomi untuk memuaskan Bank Dunia dan hanya menyenangkan kreditor-kreditor asing.

''Tapi rakyat dan bangsa "buntung" dan "sesak napas" akibat kebijakan ala Sri Mulyani tersebut,''papar Aminudin. [opinibangsa.id / htc]

[...]Setalah membaca, bantu kami menyukai FP Pos Liputan :)