JK Sebut Dua Kesalahan Kebijakan Ekonomi Indonesia

[...]

JK Sebut Dua Kesalahan Kebijakan Ekonomi Indonesia

www.posliputan.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut dua kesalahan kebijakan ekonomi yang membuat pembangunan Indonesia kalah jauh dibandingkan dua negara tetangga, Malaysia dan Thailand.

Kesalahan pertama, yakni ketika pemerintah pada 1997 mengambil kebijakan liberalisme ekonomi sehingga banyak bank bermunculan. Banyaknya bank yang muncul menimbulkan persaingan tidak sehat sehingga berdampak pada kredit macet. Akibat kredit macet tersebut, kata JK, pemerintah harus mengeluarkan jaminan sebesar Rp 600 trilun.

"Kita kehilangan banyak karena kebijakan yang tidak sesuai, karena mengikuti alur pikir yang saat itu dinilai paling benar. Kita alami krisis 1997-1998. Kenapa itu terjadi? dan berapa kerugian kita dalam krisis itu? luar biasa. Apa sebabnya? krisis itu dimulai dari krisis moneter atau kita sebut juga multikrisis, dimulai karena kita menganut paham liberalisme," ujar Jusuf Kalla dalam acara Simposium Nasional di gedung MPR RI, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

"Lalu salahnya adalah pemerintah menjamin semua yang keliru itu sehingga terjadilah blanket guarattee dan BLBI, hingga 600 triliun. kalau diukur dengan bunganya dan nilai saat ini itu nilainya setara bisa sampai 3000 triliun," lanjutnya.

Kesalahan kedua, lanjut JK, pemerintah telah melakukan susbsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2013-2014 dengan nilai Rp 400 triliun.

"Subsidinya hampir Rp 400 triliun itu 30% dari seluruh anggaran pada waktu itu. Luar biasa," ungkapnya.

Menurut JK, dua kebijakan itu jika dikonversikan nilainya saat ini mencapai Rp 6.000 trilun.

"Kalau 6000 triliun itu sama dengan sekitar 25 tahun kita membangun infrastrukur. Bayangkan semua itu, kalau saja setengahnya saja itu untuk pembangunan, pasti kita bisa maju lewati Thailand, Malaysia," tandasnya.

Uang sebanyak Rp 6.000 triliun tersebut tidak sampai ke rakyat kecil sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang makin melebar.

"Itu tidak jatuh ke rakyat tapi ke orang yang punya uang, sehingga terjadilah gini ratio yang tinggi. Orang mampu makin mampu, orang miskin tidak naik pangkatnya," tukasnya. [opb / tsc]

[...]Setalah membaca, bantu kami menyukai FP Pos Liputan :)