Besok Hingga Lusa, 10 Ribu Nelayan Kepung Istana

[...]

Besok Hingga Lusa, 10 Ribu Nelayan Kepung Istana

www.posliputan.com - Sebanyak10 ribu massa nelayan dan mahasiswa diper'siapkan mengepung Istana Negara ke Jakarta besok.

Mereka menuntut pemerintahan Joko Widodo agar segera mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti. Soalnya, selama ini nelayan mengaku dibuat kian sengsara oleh berbagai kebijakan yang diterapkan pemilik maskapai Susi Air itu.

Koordinator Aksi yang juga Ketua Front Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa menyampaikan, para nelayan yang merupakan perwakilan dari beberapa provinsi itu, sudah tidak tahan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang malah membuat kehidupan nelayan kian morat-marit.

Menurutnya, para peserta aksi dari Lamongan, Rembang, Tegal, Batam, Brebes, Indramayu, Tangerang, Sukabumi, Pandeglang, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku dan Jakarta itu juga mendesak presiden membatalkan berbagai kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti, yang dinilai tidak pro nelayan.

"Sebanyak 10 ribu massa nelayan bersama mahasiswa berbagai daerah akan ke Istana Negara pada Selasa hingga Rabu, 11-12 Juli. Kami mendesak presiden mencopot Menteri Susi Pudjiastuti dari jabatannya," tutur Rusdianto.

Selain itu, lanjut Rusdianto, para demonstran juga akan meminta KPK agar segera memeriksa Susi Pudjiastuti terkait hasil audit BPK Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) setelah melalui proses audit yang ketat.

Sedangkan Koordinator Aksi Bidang Mahasiswa Anhar Tanjung, menyampaikan, aksi mengepung istana kali ini seagai bentuk keprihatinan dunia perikanan tangkap yang dilarang menggunakan alat tangkapnya oleh Susi Pudjiastuti. Akibatnya, pembudidaya ikan kerapu, industri perikanan kolaps.

Dia mengatakan, kemerdekaan nelayan tidak akan tercapai bila penjajahan atas nelayan belum dihapus dari berbagai peraturan dan Undang Undang yang berlaku. "Nelayan menjadi korban penguasa dengan berbagai produk kebijakan yang selama ini tidak mampu mensejahterakan," ujar Anhar.

Padahal, lanjut dia, UUD 1945 telah mengamanahkan, rakyat yang di dalamnya ada nelayan, harus diberi ruang untuk mendapatkan nafkah keluarga, berkumpul dan berproduksi ekonomi. "Tapi sampai saat ini, nelayan belum sejahtera karena negara sendiri memerasnya," kata Anhar.

Seharusnya, lanjut Anhar, dengan ditemukannya berbagai persoalan di atas, pemerintahan Jokowi-JK lebih bisa memberi manfaat kepada nelayan. "Selama tiga tahun ini, perjuangan nelayan belum ada solusi yang bisa dijamin. Sehingga nelayan pun tak kunjung mendapat kesejahteraan dari negaranya sendiri," kata dia. [opb / rmol]

[...]Setalah membaca, bantu kami menyukai FP Pos Liputan :)