Pemuda Muhammadiyah : Fahri Hamzah Pengkhianat Reformasi
www.posliputan.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dinilai telah berkhianat dengan agenda reformasi. Penilaian tersebut lantaran Fahri ingin membubarkan Komnas Ham dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, wacana yang dilontarkan Fahri merupakan bentuk anti reformasi. Padahal, dua lembaga independen tersebut lahir dari agenda reformasi yang diperjuangkan.
“Jadi usulan Fahri itu bagi saya ahistoris, mengabaikan fakta bahwa kita sedang di masa reformasi. Bahkan Fahri sendiri salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam proses reformasi ini. Kalau Fahri punya ide untuk membubarkan KPK atau Komnas Ham justru dia berhianat diri dengan reformasi yang dulu pernah diperjuangkan,” ujar dia saat dihubungi, Rabu (5/7).
Seperti diketahui, bekas politikus PKS mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap lembaga non struktural di Indonesia.
Fahri merasa, secara umum sejumlah lembaga semi negara tidak diperlukan karena negara telah mengalami konsolidasi demokrasi yang baik. Terlebih sejumlah calon komisioner Komnas Ham diketahui berafiliasi dengan kelompok tertentu.
“Jadi sebetulnya lembaga-lembaga ini sudah tidak diperlukan, karena negara telah mengalami konsolidasi demokrasi dn penguatan instiusi secara baik. Mumpung lagi hemat sekarang, bubarin aja toj tidak ada fungsinya di negara kok,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/7) lalu. (sp/rmol) [sph]
Ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, wacana yang dilontarkan Fahri merupakan bentuk anti reformasi. Padahal, dua lembaga independen tersebut lahir dari agenda reformasi yang diperjuangkan.
“Jadi usulan Fahri itu bagi saya ahistoris, mengabaikan fakta bahwa kita sedang di masa reformasi. Bahkan Fahri sendiri salah satu tokoh yang terlibat langsung dalam proses reformasi ini. Kalau Fahri punya ide untuk membubarkan KPK atau Komnas Ham justru dia berhianat diri dengan reformasi yang dulu pernah diperjuangkan,” ujar dia saat dihubungi, Rabu (5/7).
Seperti diketahui, bekas politikus PKS mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap lembaga non struktural di Indonesia.
Fahri merasa, secara umum sejumlah lembaga semi negara tidak diperlukan karena negara telah mengalami konsolidasi demokrasi yang baik. Terlebih sejumlah calon komisioner Komnas Ham diketahui berafiliasi dengan kelompok tertentu.
“Jadi sebetulnya lembaga-lembaga ini sudah tidak diperlukan, karena negara telah mengalami konsolidasi demokrasi dn penguatan instiusi secara baik. Mumpung lagi hemat sekarang, bubarin aja toj tidak ada fungsinya di negara kok,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/7) lalu. (sp/rmol) [sph]
[...]Setalah membaca, bantu kami menyukai FP Pos Liputan :)
Post a Comment